Pemerintah DKI Jakarta minta masyarakat bersikap tertib dan tidak melakukan aksi anarkis saat aksi unjuk rasa satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, Rabu 20 Oktober 2010 besok. Mereka yang melakukan perusakan terhadap fasilitan umum akan dikenakan saksi hukum.
"Kami akan tindak tegas bagi yang melanggar hukum. Selain itu, kami minta warga Jakarta jangan panik atas isu-isu negatif terkait demo," ujar Wakil Gubernur Prijanto, Selasa 19 Oktober 2010.
Prijanto juga berharap pengunjuk rasa tidak melakukan pencurian dan merusak sarana dan prasarana kota, yang menjadi aset daerah yang dibangun dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.
Dalam aksi unjuk rasa, selain pengamanan dari Polda Metro Jaya, Pemerintah DKI juga akan mengerahkan personel Satpol PP. Prijanto juga memastikan akan mengambil langkah hukum kepada pengunjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis atau perusakan aset daerah.
"Sayangkan kalau sarana dan prasarana kota yang dirusak," ujar Prijanto.
Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Effendi Anas, mengungkapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban telah disiapkan 800 personel Satpol PP DKI.
Sebanyak 300 personel khusus menjaga di gedung Balaikota DKI. Kemudian 100 personel di lima wilayah DKI Jakarta.
Beberapa titik yang diprediksi akan menjadi pusat berkumpulnya pengunjuk rasa yakni Bunderan Hotel Indonesia (HI), Monas dan Tugu Proklamasi. Akses jalan menuju lokasi ini juga tidak akan ditutup.
Pemerintah DKI memprediksi jumlah pengunjuk rasa akan mencapai 2.000 orang yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) maupun Petisi 28, dan sejumlah elemen masyarakat yang lainnya.
Dia mengimbau masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa, jangan bersikap anarkis dan bersikap tertib. "Kami minta warga Jakarta jangan panik atas isu-isu negatif terkait demo," tegasnya. (adi)
